Berita Purwakarta

WARGA BINAAN LAPAS KELAS II-B PURWAKARTA DAPAT PENCERAHAN TEKNIS SEPUTAR PILKADA SERENTAK 2018

Purwakarta (KPU), 30/4/2018

KPU Kabupaten Purwakarta melangsungkan sosialisasi Pilkada Serentak 2018 bagi warga Binaan Lapas Kelas IIB Purwakarta, Senin 30/4/2018, sekira pukul 09.00.WIB, bertempat di Aula Kantor Lapas Kelas II-B, Jl. MR. DR. Kusuma Atmaja No. 14, Cipaisan, Purwakarta.

Hadir pada acara sosialisasi itu, Kepala Lapas diwakili Asep Saripudin, SH, MH selaku Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Kegiatan Kerja – Lapas Purwakarta, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta Ramlan Maulana, M. Hum, didampingi Komisioner KPU Purwakarta Bidang Sosialisasi Nurlaela Mukaromah, S.Pd.I, dan Kasubag Teknis, Edi Setiadi, SH, serta jajaran Sekretariat KPU Purwakarta, turut melengkapi hadir Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta Oyang Este Binos, S. Fil.I, Kabid. Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Purwakarta M. Husni dan sejumlah Warga binaan Lapas.

Asep Saripudin, SH, MH, dalam sambutan pembukaan acara, menyampaikan ucapan terimakasih dengan kedatangan tim Sosialisasi, yang akan menjelaskan hal-hal teknis pada penyelenggaraan Pilkada 2018 dan melibatkan sekitar 300 warga binaan yang dipimpinnya. Harapannya, agar warga binaan dapat menyimak dan mengikuti kegiatan sosialisasi ini secara serius dan bertanya ketika ada hal-hal yang belum jelas, katanya.

Sebagai pemateri pertama pada acara sosialisasi ini, Ketua KPU Kabupaten Purwakarta, Ramlan Maulana, M. Hum, tampil santai penuh kekeluargaan menyapa warga binaan dan seluruh hadirin, seraya mengucapkan terimakasih kepada pihak Lapas yang sudah berkenan bekerjasama dengan KPU Kabupaten Purwakarta, melaksanakan sosialisasi Pilkada serentak 2018 di tempatnya.

Diselingi pertanyaan kepada hadirin, kapan Pilkada 2018 diselenggarakan ? Dikatakannya bahwa Pilkada serentak 2018 ini dilaksanakan pada 27 Juni 2018, di 171 daerah, sambil mengisyaratkan bahwa pada 2024 nanti akan dilaksanakan serentak melibatkan sekitar 500 daerah lebih di seluruh Indonesia.

Pertanyaan selanjutnya, Sebagai warga binaan Lapas, apa yang harus dilakukan warga lapas pada tanggal 27 Juni 2018 yang akan datang ? Hadirin menjawab “ Nyoblos” ! Kemudian dijelaskannya perihal keberadaan TPS di Lapas ini, perihal penyelenggaraan pencoblosan di TPS, nama/nomor TPS, petugas KPPS, tatakerja KPPS dan peran Linmas di TPS.

Penjelasan penting lainnya yaitu mengenai bagaimana warga binaan di Lapas ini melakukan pencoblosan ? Bagi warga binaan yang berdomisili di Purwakarta, nanti akan menerima 2 (dua) surat suara dan mencoblosnya juga 2 kali, yakni coblosan kesatu untuk memilih Bupati/Wakil Bupati Purwakarta dan coblosan kedua untuk memilih Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat. Berbeda dengan warga binaan yang berasal dari luar daerah, nanti akan menerima satu surat suara yakni hanya untuk memilih Gubernur /Wakil Gubernur saja, dan sebelumnya mesti menjalani syarat mengurus dokumen “Pindah Pemilih”, yang seharusnya memilih di daerah asalnya, sekarang pindah memilih di Purwakarta, ungkap Ramlan.

Selain itu, disebutkan satu persatu, profil ke 3 (tiga) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Purwakarta beserta Partai Politik pengusungnya juga Paslon yang maju melalui jalur perseorangan/Independen yang akan menjadi pilihan warga Purwakarta, termasuk profil ke 4 (empat) pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat, yang akan dipilih warga Jawa Barat pada Pilkada 2018, nanti.

Menutup paparannya, disampaikan tentang syarat sebagai pemilih, yang pasti harus WNI, sudah mencapai usia 17 tahun atau lebih pada hari-H pencoblosan, sudah atau pernah menikah dan juga terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Menyinggung perihal tidak terdaftarnya seseorang dalam DPT, Ramlan mengatakan, walaupun tidak terdaftar, bisa mencoblos, tetapi ada syaratnya, yang paling prinsip yaitu pemilih dapat menggunakan dan menunjukan e-KTP atau Surat Keterangan (Suket) kepada KPPS, kemudian nanti akan masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan, katanya. “Maka dari itu gunakan hak memilih-nya, sayang kalo hak-nya tidak dipakai, harus disalurkan agar mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan pilihannya “, katanya.

Di tempat yang sama, Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, tampil sebagai pemateri kedua, dalam pemaparannya menyampaikan materi seputar peranan penyelenggara Pemilu seperti, KPU, Panwaslu dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu) juga fungsi Panwas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, hal yang termasuk pada ranah pidana pemilu, praktik money politic , konsekwensi hukum dari praktik gratifikasi bagi pemberi dan penerima, kemunculan black campaign atau kampanye hitam, tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada sesama penyelenggara pemilu dan atau pada pasangan calon bahkan pelanggaran yang melibatkan masyarakat. Lebih lanjut, Oyang, menegaskan bahwa untuk pelanggaran pelanggaran seperti itu Panwaslu bisa merekomendasikan agar perkaranya ditindaklanjuti hingga bisa jadi sampai tahap diskualifikasi, paparnya.

“Struktur Panwas ada dari mulai Panwaskab di kabupaten/kota, Panwascam di tingkat kecamatan, Petugas Pengawas Lapangan (PPL) di tingkat Desa hingga Panwas TPS. Di Purwakarta ini akan direkrut kurang lebih 1.492 Pengawas TPS termasuk salah satunya di TPS Lapas ini”, katanya.

“Hal lainnya, saat ini di Purwakarta sudah ada Tim untuk menangani perkara-perkara itu yang terdiri dari Panwaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, sehingga hanya dalam waktu 14 (empatbelas) hari saja, kasus pidana pemilu sudah bisa diproses segera digelar di persidangan. Untuk Purwakarta sampai saat ini belum ada kasus pidana pemilu “ demikian disampaikan Oyang Este Binos.

Sementera itu Kabid. Pendaftaran Penduduk Disdukcapil Kabupaten Purwakarta, M.Husni, menjelaskan mengenai perbedaan Kartu Tanda Penduduk Konvensional, dimana seharusnya sudah tidak dipakai lagi terhitung sampai 31 Desember 2014 dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang mulai diberlakukan sebagai dokumen kependudukan resmi per 1 Januari 2015.

Disamping menyampaikan permohonan maaf jajaran Dinas-nya yang masih belum bisa memberikan pelayanan terbaiknya terkait penerbitan KTP-el, lebih lanjut M. Husni menjelaskan kegunaan KTP-el terkait penyelenggaraan Pemilu, baik pada Pilkada Serentak 27 Juni 2018 mendatang atau pada ajang Pileg dan Pilpres 2019 nanti.

“ Khusus di Lapas kelas II-B Purwakarta dalam menyongsong penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, tepatnya pada Februari 2018 lalu, jajaran kami sengaja datang ke Lapas ini untuk melakukan perekaman data KTP-el, melengkapi dokumen 313 orang warga binaan “ katanya.

“ Kaitan dengan belum terbit KTP-el untuk semua warga Purwakarta, pihak Disdukcapil juga melakukan upaya untuk menerbitkan Surat Keterangan/Suket. Suket ini versi Kabupaten Purwakarta tetapi mengacu kepada versi nasional. Ada 3 katagori pada penerbitan Suket ini, yakni :

Pertama, bagi yang sudah melakukan perekaman dan penunggalan data biometriknya dinyatakan sudah selesai menurut versi Kementrian. Bagi yang telah melakukan perekaman dokumen KTP-el dan terdata dalam database ini, maka bisa diterbitkan Suket . Kedua, bagi mereka yang baru akan melakukan perekaman-pun, tetap bisa diterbitkan Suket-nya yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah terdata dalam database. Kedua Suket tersebut di atas masa berlakunya 6 bulan. Ketiga, khusus untuk keperluan Pilkada 2018, bagi mereka yang usianya per hari ini di bawah 17 tahun tetapi pada 27 Juni 2018 nanti genap berusia 17 tahun dan belum melakukan perekaman, tetap bisa diterbitkan Suket dengan masa berlaku hanya pada saat Pemilukada saja, juga berlaku bagi mereka yang sudah berusia 17 tahun atau lebih tetapi belum melalukan perekaman data untu KTP-el “. demikian M. Husni memaparkan.

“ Untuk tidak mengilangkan hak- hak administratif, kami tetap akan menerbitkan Surat Keterangan, berdasarkan permohonan dari KPU, Suket ini dapat digunakan untuk melakukan pencoblosan pada Pilkada 2018, “ pungkasnya.

(Andries/Media Centre/KPU Pwk)***

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close