Nasional

Terima Aduan Ecoton Terkait Pencemaran Lingkungan di Jatim

JAKARTA – Persoalan lingkungan, khususnya buruknya pengelolaan limbah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan menyebabkan pencemaran lingkungan secara massif harus mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah.

Hal ini menjadi poin utama para aktivis lingkungan yang tergabung dalam Ecoton, dalam audiensi ke Kantor Staf Presiden, Rabu, 31 Januari 2018. Ecoton selama ini aktif melakukan kegiatan kajian dampak lingkungan, pemantauan kualitas air dan pendampingan terhadap masyarakat korban pencemaran lingkungan di Jawa Timur.

“Sejak 2016, Ecoton melakukan pemantauan, kajian dampak dan pendampingan masyarakat korban Limbah B3 di Jatim. Terdapat beberapa lokasi di wilayah provinsi Jawa Timur yang menjadi lokasi pembuangan limbah B3 secara illegal,” papar Direktur Eksekutif Ecoton Prigi Arisandi.

Ecoton mencatat, ada beberapa problem utama tata kelola limbah B3 di Jawa Timur, yakni sentralisasi kewenangan perijinan dan pengawasan Tata kelola Limbah B3 serta maraknya penimbunan Limbah B3 Illegal di Jawa Timur. “Kondisi ini disebabkan oleh Tidak adanya sarana pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 yang memadai di Jawa Timur dan minimnya upaya sosialisasi tata kelola limbah B3,” paparnya.

Selain itu, pemerintah tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas terkait penanganan pengaduan kasus pencemaran akibat liimbah B3, upaya kajian dampak kawasan terkontaminasi limbah B3 dan tak memiliki roadmap clean up timbunan limbah B3 di Jawa Timur.

Dalam pertemuan di Kantor Staf Presiden, turut hadir perwakilan warga yang menjadi korban pencemaran limbah B3 di Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto.

“Jarak rumah saya 300 meter dari pabrik, tapi bau busuk limbah pabrik bisa tercium jelas dari rumah saya,” kisah salah satu warga, Sujiati.

Pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3 di Desa Lakardowo menyebabkan air di sekitar desa berkualitas buruk, dan anak-anak menderita penyakit kulit yaitu dermatitis. Selain dermatitis kambuhan, ratusan balita di Desa Lakardowo memiliki kulit yang kering akibat iritasi, serta terjangkit inflamasi dan infeksi.

Sampah popok cemari sungai

Selain kasus limbah B3 di Lakardowo, Prigi juga berkisah tentang pencemaran limbah lain, seperti limbah medis dan popok. Menurut data yang diperoleh Ecoton, saat ini limbah popok yang tidak bisa didaur ulang karena mengandung lebih dari lima persen plastik menempati posisi limbah terbanyak kedua yang dibuang ke laut.

“Dari keseluruhan jumlah sampah yang dibuang ke sungai atau Kali Surabaya, 42 persen adalah sampah plastik, dan 37 persen merupakan sampah dari popok bayi. Popok bayi yang banyak dibeli masyarakat, hampir seluruhnya dibuang ke sungai,” urai peneliti Ecoton, Daru Setyorini.

Ia mengungkapkan, penduduk yang tinggal di Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas mencapai sekitar 50 persen penduduk Jatim. Adapun catatan Badan Pusat Statistik pada 2013 menyebutkan, jumlah bayi di Jawa Timur mencapai 1,5 juta. “Kalau separuhnya tinggal di Kali Brantas, maka ada 750 ribu bayi. Setiap hari minimal mereka menggunakan 4 popok, jadi ada sekitar 3 juta popok yang dilarutkan di Kali Surabaya dan Kali Brantas setiap har,” papar kandidat doktor dari Universitas Brawijaya Malang itu.

Pertemuan dipimpin oleh Tenaga Ahli Deputi II Kantor Staf Presiden Hageng Suryo Nugroho untuk mendengarkan keluhan dan masukan Ecoton serta warga terkait persoalan lingkungan di Jawa Timur.

“Kami berharap kasus ini cepat mendapat penanganan dari Presiden Jokowi,” ungkap Prigi.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close