Nasional

Tantangan Kesehatan Papua: Alam, Manusia, dan Tatakelola

Oleh: Yanuar Nugroho, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI

Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan masalah gizi buruk yang dialami oleh sebagian warga Suku Asmat, Papua, telah memakan korban jiwa. Sejauh ini, 71 anak meninggal dunia, 646 anak terjangkit campak, dan 218 anak menderita gizi buruk, sejak periode September 2017 hingga 28 Januari 2018.

Sejak informasi tersebut muncul ke publik melalui media massa, pemerintah telah berusaha bertindak sesigap mungkin. Mulai dari pembentukan satuan tugas (satgas) yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Sosial, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah, hingga penanganan cepat dengan menyusun skala prioritas yang harus dikerjakan.

Tahap pertama penanganan oleh satgas dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, dengan target memberikan layanan kesehatan secepatnya pada pasien campak agar tidak ada lagi korban yang meninggal. Penanganan gerak cepat ini melingkupi 23 distrik dan 224 desa dengan cara menyebar tim satgas kesehatan. Di saat yang sama, dilakukan penguatan peran RSUD dan Dinas Kesehatan.

Setelah tahap penanganan KLB dan gizi buruk dapat teratasi, tahap kedua adalah langkah pencegahan. Pada tahap ini, targetnya adalah memperluas cakupan imunisasi lengkap hingga 80% dan tersedianya data tentang jumlah penduduk yang mengalami gizi buruk beserta lokasi-lokasi tempat tinggalnya, untuk kemudian dilakukan intervensi.

Tahap ketiga adalah pendampingan dengan target penatalaksanaan gizi keluarga, kemandirian keluarga di bidang kesehatan, pelaksanaan program dengan pemantauan yang terukur, dan akses terhadap layanan kesehatan.

Mengapa respons pemerintah terhadap KLB campak dan gizi buruk di Asmat ini harus sekompleks itu?

Kondisi faktual

Sebagian warga Asmat, secara budaya, adalah kelompok masyarakat yang hidup secara berpindah-pindah dengan sumber utama makanan yang diolah dari hasil hutan. Mereka tidak hanya hidup dari kampung ke kampung hutan yang lain, tapi juga di bivak-bivak sepanjang rawa-rawa alur sungai. Selain Suku Asmat sendiri, di wilayah administrasi ini juga terdapat Suku Korowai yang hidup di pohon-pohon yang tingginya mencapai 50 meter dan mereka hidup secara nomaden.

Dari sekian banyak faktor penyebab terjadinya KLB campak di wilayah Asmat ini, setidaknya dapat diidentifikasi tiga problem faktual yakni (1) cakupan imunisasi dasar yang kurang dengan rata-rata hanya sekitar 20%, (2) tenaga kesehatan yang tidak terdistribusi dengan baik, dan (3) adanya gizi buruk. Dari 23 distrik yang ada, terdapat 13 Puskesmas utama dan 3 Puskesmas Pembantu dilayani oleh 7 dokter dengan jarak antara Puskesmas bisa memakan waktu tempuh berjam-jam bahkan berpuluh-puluh jam dengan biaya yang tidak murah. Sementara gizi buruk di wilayah terdampak, sebanyak 30,3% mengalami masalah berat badan kurang (underweight) dan 25,9% stunting.

Akan tetapi, jika dilihat lebih jauh, akar dari faktor-faktor penyebab di atas adalah persoalan pembangunan mendasar, antara lain (1) akses dan ketersediaan pangan, (2) sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai, (3) akses transportasi yang amat mahal atau bahkan tidak tersedia sama sekali, (4) akses dan infrastruktur informasi yang sangat terbatas/minim, dan (5) pola hidup dan pola asuh yang kurang sehat.

Penanganan dan tantangan

KLB memang perlu penanganan secara cepat dan efisien. Untuk itu, Pemerintah telah menetapkan sembilan wilayah penanganan, termasuk 13 Puskesmas dan RSUD yang terdiri dari pengelompokan atas seluruh distrik (kecamatan) yang ada di Kabupaten Asmat. Dari wilayah-wilayah penanganan tersebut, juga dibuat klasifikasi wilayah-wilayah yang paling mengkhawatirkan, antara lain Distrik Sawa Ema, Pulau Tiga, dan Pantai Kasuari. Untuk memperkuat tenaga medis dalam menangani KLB ini, koordinasi yang dilakukan satuan tugas (satgas) juga telah menghimpun tambahan tenaga medis sebanyak 70 orang dari unsur TNI, 15 orang dari unsur Polri, 45 orang tenaga medis dari Pemerintah Pusat, dan 40 orang tenaga medis dari unsur Pemerintah Daerah. Juga ada tenaga bantuan dari Kesehatan Baznas dan Kesehatan PB-NU. Mereka diterjunkan di wilayah-wilayah yang teridentifikasi tersebut, dan dibagi dalam sembilan gelombang penerjunan yang dimulai dari minggu pertama Januari 2018 untuk Gelombang I sampai dengan akhir Maret 2018 untuk Gelombang IX.

Mengingat cakupan persoalan yang relatif dalam dan kompleks, koordinasi di pemerintahan juga melibatkan Kementerian/Lembaga yang lebih luas. Misalnya, selain memaksimalkan sarana transportasi milik Pemda Asmat, TNI dan Kementerian Perhubungan membantu akses transportasi darat, laut, maupun udara, mengingat kebutuhan operasi kemanusiaan ini sangat mengandalkan ketersediaan sarana transportasi. Kementerian Koordinator PMK dan Kementerian Dalam Negeri ditugaskan untuk melakukan koordinasi dan respons cepat untuk mendukung pencegahan dan pendampingan dalam jangka panjang, serta melakukan pembenahan tatakelola di level Pemerintah Daerah. Sementara Kantor Staf Presiden melakukan pemantauan dan evaluasi strategi, dan Bappenas menyusun koordinasi pembenahan dalam jangka panjang.

Dari aspek tatakelola pemerintahan, koordinasi lintas K/L dan Pemda ini amat menantang. Hambatan-hambatan birokrasi harus diterobos dan distribusi sumberdaya, termasuk keuangan, harus efektif dan efisien sesuai kondisi di lapangan. Jika tidak, operasi ini tidak akan bertahan lama.

Hal-hal seperti ini membutuhkan terobosan untuk memastikan penanganan tidak terkendala. Alokasi anggaran memerlukan penyesuaian indeks kemahalan. Inpres 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua dan Papua Barat memungkinkan Kementerian, Lembaga, atau Pemerintah Daerah terkait mengusulkan Standar Biaya Khusus (SBK).

Antisipasi

Masalah kesehatan yang terjadi di Asmat ini bisa jadi hanya puncak gunung es. Hal yang sama amat mungkin terjadi di kabupaten-kabupaten lain di Papua, jika melihat identifikasi lapangan yang telah dikumpulkan.

Stunting misalnya, mengancam wilayah lain seperti Tolikara, Nduga, Intan Jaya, Lanny Jaya, Jayawijaya, dan Dogiyai. Sementara di wilayah-wilayah tersebut indeks pembangunan kesehatan masyarakatnya masih rendah, potensi lain yang bisa menimbulkan PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi) juga masih mengancam wilayah seperti Pegunungan Bintang, Yahukimo, Paniai, Waropen, Supiori, Yalimo, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, dan Puncak Jaya.

Data status kesehatan yang menjadi pijakan perkiraan ini sudah tersedia sejak sebelum tahun 2015. Mengapa kasus di Asmat tidak dapat terantisipasi lebih dini? Pertanyaan lebih mendasar lagi: Anggaran yang digelontorkan untuk Papua dan Papua Barat berkisar Rp 60-80 triliun per tahun, mengapa pembangunan manusia warganya, yang hanya berjumlah empat juta jiwa dengan dana sebesar itu, tidak mencapai kualitas yang diharapkan?

Kondisi geografis yang sulit dijangkau, akses informasi yang amat terbatas, rendahnya ketersediaan infrastruktur dasar dan minimnya tenaga-tenaga lapangan yang mampu menjangkau hunian-hunian warga adalah satu sebab yang sudah lama diketahui dan memang tidak mudah ditangani. Pada periode ini, pemerintah telah berusaha keras mengatasinya dengan jalan membuka keterisolasian melalui pembangunan infrastruktur, menyalurkan berbagai jaminan sosial, hingga memastikan afirmasi baik program maupun dana pembangunan. Namun tidak semua berjalan semulus yang diharapkan.

Untuk itu, kuncinya adalah meningkatkan kapasitas Pemda dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program pembangunan. Indikator keberhasilan pembangunan harus disusun dan dirancang strategi pencapaiannya: peningkatan status kesehatan, partisipasi pendidikan, penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan, penyediaan lapangan kerja, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Pemda tidak boleh abai pada detail yang justru amat penting. Misalnya, berapa jumlah Puskesmas, SD, dan fasilitas umum? Berapa jumlah guru, dokter dan bidan yang ada? Ke distrik mana saja mereka bekerja dan berapa lama? Bagaimana pengiriman vaksin, obat, buku dilakukan? Infrastruktur apa yang sudah dan perlu dibangun? Bagaimana pula mengukur keberhasilan kinerja Pemda?

Semua tantangan ini (alam, manusia, dan tatakelola) perlu dihadapi dan ditanggapi dalam jangka pendek maupun dirumuskan kebijakannya dalam jangka menengah dan panjang.

Oleh karena itu, selain pendekatan jangka pendek penanganan krisis saat ini, dalam intervensi jangka menengah dan panjang, tumpuannya adalah peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya tenaga medis serta penciptaan ketahanan pangan yang berbasis pola hidup masyarakat setempat. Lebih penting lagi: pendampingan kepada Pemerintah Daerah yang menjadi ujung tombak pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan. Kementerian/Lembaga harus mendampingi Pemda dalam jangka tertentu (misalnya 3-5 tahun) hingga mereka mampu mengelola pelayanan dengan standar yang baik. Pendampingan masyarakat secara langsung juga diperlukan. Pada jangka yang sama, perbaikan sistem pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kondisi geografis, alam, dan sosial masyarakat setempat juga dilakukan.

Strategi pendekatan ini sejalan dengan –bahkan mempercepat pelaksanaan— Inpres No. 9/2017 untuk mendorong pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat. Setelah membangun lebih dari 1000km jalan di Papua dari Jayapura ke Merauke melalui Yetti dan Oksibil, pembangunan kesejahteraan masyarakat menjadi makin penting. Di sini, pembangunan infrastruktur mendapatkan konteksnya: memperluas jangkauan layanan publik, menghubungkan wilayah-wilayah yang terisolir, dan dengan demikian menghadirkan negara di tengah-tengah rakyatnya. Untuk ini, memang diperlukan koordinasi yang ketat dan pengawasan yang persisten, baik secara internal di lingkup pemerintahan maupun oleh publik.

Ini semua membutuhkan sinergi banyak pihak: masyarakat sipil, akademisi, kelompok bisnis dan filantropi, dan media. Tugas dan tanggung jawab pemerintah adalah memfasilitasi sinergi ini dan memastikan koordinasi pemerintahan yang efektif.

Persoalan kesehatan di Papua telah menyentak kita. Tapi ini juga menjadi kesempatan juga bagi semua pihak, khususnya birokrasi Pemerintah Pusat dan Pemda, untuk terus berbenah. Presiden Jokowi secara terbuka telah menyatakan bahwa masalah ini tidak perlu ditutup-tutupi. Hal tersebut akan membuka ruang partisipasi dan koreksi dalam pelaksanaannya.

Melalui pendekatan seperti itulah negara benar-benar hadir untuk rakyatnya di semua titik di republik ini.

***

Seperti dimuat di Koran Tempo, Rabu 31 Januari 2018

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close