Nasional

Sinergi KSP dan Pemerintah Daerah Atasi Masalah Kesehatan di Papua

JAKARTA – Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, terkait masalah kesehatan seperti campak dan gizi buruk. Sinergi dan koordinasi pemerintah pusat langsung dengan daerah akan mempermudah penanganan masalah dengan lebih cepat dan akurat.

“Kasus Asmat ini merupakan momentum untuk pembenahan,” kata Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani di hadapan peserta rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden, Kamis, 25 Januari 2018.

Acara ini juga dihadiri Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Muhammad Musa'ad, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Papua Omah Laduani Ladamai, dan Kepala Kantor Badan Penghubung Provinsi Papua di Jakarta Alexander Kapisa.

Adapun dari Kantor Staf Presiden hadir juga tenaga ahli Dari Sylvana Apituley, Theofransus Litaay, Munajat, Theresia Sembiring, Arju Falah, dan Agus Catur Aryanto.

Kepala Bappeda Provinsi Papua Muhammad Musa'ad yang menyatakan, masih banyak sekali daerah yang belum terjangkau selain Asmat. Proses pembangunan kerap terhambat karena kepercayaan yang kuat atas adat-adat yang berlaku, serta faktor perubahan konsumsi makanan pokok. “Dari sebelumnya warga Papua mengkonsumsi ubi dan sagu sebagai makanan utama berpindah menjadi mengkonsumsi raskin (beras bantuan untuk rakyat miskin,” paparnya.

Selain itu, keterbatasan tenaga medis menjadi hal penting sehingga kualitas kesehatan menjadi kurang. pemerintah setempat. Diakui bahwa bupati setempat telah menyediakan dana untuk para dokter yang bersedia ditugaskan di Papua, namun jumlah dokter yang adapun nyatanya masih terbatas.

“Untuk jangka pendek, Program Satuan Tugas (Satgas) Kaki Telanjang sangat membantu,” kata Musa’ad. Satgas Kaki Telanjang dibentuk Dinas Kesehatan Provinsi Papua merupakan petugas kesehatan daerah yang berjalan kaki menuju wilayah yang sulit dijangkau.

Program jangka pendek lainnya adalah rujukan menggunakan pesawat terbang, rumah sakit perahu, dan juga bantuan biaya langsung untuk anak berumur di bawah 4 tahun yang diberikan kepada ibunya. Untuk tahun ini baru tiga kabupaten yang menjadi percontohan program ‘Bangga Papua’ atau Bangun Generasi dan Keluarga Papua Sejahtera ini, yakni Asmat, Paniai, dan Lany Jaya. “Diharapkan, pada tahun-tahun berikutnya program ini dapat merambah ke seluruh Papua,” ungkapnya.

Duduk Bersama
Kepala Balitbangda Papua Omah Laduani Ladamai menambahkan bahwa masalah kependudukan masih menjadi faktor yang cukup berpengaruh. “Kita harus melakukan pendekatan ke lima wilayah adat, agar kita bisa mengidentifikasi dengan lebih jelas. Masalah di Papua tak bisa dilihat secara keseluruhan, harus detail,” urainya.

Melalui rapat koordinasi ini, Jaleswari dan juga perwakilan pemerintah daerah Papua sepakat menjalankan sistem kerja paralel. Badan Pemerintah Daerah akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan bupati setempat, begitu juga Kantor Staf Presiden berkoordinasi dengan Bappenas dan Pemprov Papua.

“Diharapkan dengan sinergi yang berkelanjutan ini akan mampu mengatasi masalah masalah kesehatan yang ada di Papua, baik sekarang maupun di masa mendatang,” kata Jaleswari.

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menekankan, pihak Kantor Staf Presiden akan menghubungi Pemerintah Provinsi Papua sesegera mungkin untuk duduk bersama dan membahas lebih lanjut tentang isu kesehatan di Kabupaten Asmat.

“Sejauh ini, warga Papua merasa masih kurang perhatian dari pemerintah pusat kepada daerah. Padahal, Papua menjadi bagian program prioritas nasional untuk pertama kalinya sejak Indonesia berdiri pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Harusnya ini menjadi rujukan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di tanah Papua,” tegas Jaleswari.

papua

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close