Berita Purwakarta

Panwaslu Purwakarta Mewanti-Wanti Calon Bupati Tidak Gunakan Fasilitas Negara dan Melibatkan ASN

Sanksi bagi pelanggaran tersebut bukan saja kode etik tapi juga pidana.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Panwaslu Kabupaten Purwakata, Ujang Abidin, mewanti-wanti dan menyampaikan pesan kepada para calon bupati dan wakil bupati terlebih yang mempunya afiliasi kepada petahana agar tidak sekali-kali menggunakan fasilitas negara dan tidak melibatkn Aparatur Sipil Negara (ASN) saat tahapan kampanye berlangsung.

“Sanksi bagi pelanggaran tersebut bukan saja kode etik tapi juga pidana. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 69 UU No 1 Tahun 2015 dengan perubahan terakhir UU No 10/2016 Tentang Pemilukada, serta PKPU No 4 Tahun 2017 Ttg Kampanye,” kata Ujang.

Terkait hasil pemeriksaan kepada Wakil Bupati Purwakarta Dadan Koswara yang diduga mengkampanyekan Anne Ratna Mustika saat launching distribusi Bansos Rasta (Beras Sejahtera) Gratis oleh Bulog Subdivre II Subang-Purwakarta di halaman Kecamatan Jatiluhur, dirinya berdalih tahapan kampanye Pilkada Purwakarta belum dimulai, jadi belum bisa dilakukan penindakan.

“KPU hingga saat ini belum menetapkan satu pun pasangan calon peserta pemilukada Purwakarta 2018. Termasuk untuk Anne Ratna Mustika,” papar Ujang.

Ujang mengaku, pihaknya sudah memanggil sejumlah pihak untuk dimintai klarifikasi. Mereka diantaranya Camat Jatiluhur Asep Supriatna, Wakil Bupati Dadan Koswara dan Bagian Ekonomi Setda Purwakarta Nina Bajri.

“Hasil kajian menyeluruh atas hasil klarifikasi tersebut disimpulkan peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran pemilu. Tahap kampanye baru akan dimulai tanggal 15 Pebruari 2018. Tidak terpenuhi unsur kampanye baik sisi gambar, nomor urut, maupun ajakan memilih dan mencoblos paslon,” tutupnya. (kp)

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close