Berita Purwakarta

MENYONGSONG PELAKSANAAN PILKADA SERENTAK 2018 KPU PURWAKARTA TERIMA KUNJUNGAN ANGGOTA DPD-RI

Purwakarta (KPU), Selasa, 8/5/2018

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purwakarta, menerima kunjungan kerja, Anggota DPD-RI Komite I, Dra. Ir. Hj. Eni Sumarni, M.Kes, didampingi Staff Ahli DPD-RI Bubun Bunyamin dan Staff Administrasi DPD-RI Handal Satria, Selasa, 8/5/2018, pagi hari sekira pukul. 09.00.WIB. di Aula KPU Purwakarta, Jl. Flamboyan no 60, Purwakarta. Kedatangan Anggota DPD-RI yang membidangi Pemerintahan, Pertanahan dan Kependudukan ini, diterima Ketua KPU Purwakarta Ramlan Maulana, M.Hum, Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan Ade Nurdin SH, Komisioner Bidang Teknis dan Sosialisasi Nurlaela Mukaromah S.Pd.I , Komisioner Bidang Anggaran Ir. Yanto Sugianto, dan Komisioner Bidang Sumber Daya Manusia RMA Ahmad Said Widodo, AG., termasuk Sekretaris KPU Drs. H. Karlan, Kasubag Teknis Edi Setiadi, SH, Kasubag Umum Endan Rudiwarsa, S.Sos., Kasubag Program Data Gitasari Siswinarti SH, Kasubag Hukum Wahyu Tirta Wicaksana SH, dan seluruh Staff pelaksana KPU Purwakarta. Hadir pula Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Purwakarta, Oyang Este Binos, S. Fil.I

Menurut Eni Sumarni, kunjungan-nya yang lebih bernuansa silaturahmi walau terkait Pilkada Serentak 2018 ini, dilakukan-nya, selain ke KPU Purwakarta juga ke KPU Kabupaten Subang, KPU Kota Cirebon, KPU Kabupaten Cirebon, KPU Kabupaten Majalengka dan KPU Kabupaten Sumedang, dengan jadwal waktu yang berbeda.

Dalam sambutan penerimaannya, Ketua KPU Purwakarta Ramlan Maulana, M.Hum, mengucapkan selamat datang, kemudian menyampaikan harapannya dapat mendengarkan langsung maksud utama kedatangannya ke KPU Purwakarta ini seraya memperkenalkan seluruh jajaran KPU Purwakarta termasuk Ketua Panwaslu Purwakarta, dan kemudian menyampaikan rasa bahagianya apalagi kedatangan Hj. Eni Sumarni berada ditengah perjalanan Pilkada Serentak 2018, dimana sebelumnya mengenal wajah “cantik” ini hanya lewat foto dalam daftar anggota DPD saja termasuk pada waktu penetapannya. Harapannya, mudah-mudahan kehadiran Hj. Eni Sumarni, yang pituin Situraja Sumedang ini, bisa menjalin silaturahmi yang baik tidak hanya untuk sekarang saja, bahkan terjalin hingga ke depan dan mudah-mudahan silaturahmi ini mendapat keberkahan, menjadi semangat serta spirit menghadapi tahapan-tahapan Pilkada 2018 selanjutnya. Ramlan Maulana, atas nama keluarga besar KPU Purwakarta, menyampaikan permohonan maaf atas penerimaan yang seadanya itu dan tentu saja terbuka peluang, apa saja yang dapat KPU sampaikan, termasuk soal data bila diperlukan.

Merespon sambutan Ketua KPU Purwakarta itu , setelah terlebih dahulu berucap salam kepada Komisioner KPU Purwakarta beserta jajarannya dan Ketua Panwaslu Kabupaten Purwakarta, serta memohon maaf atas keterlambatan datang karena terkena macet, Hj. Eni Sumarni-pun bernostalgia sejenak, mengingatkan bahwa pertemuannya baik dengan Ketua KPU Purwakarta maupun dengan Sekretaris KPU ini merupakan pertemuan yang keduakalinya. Menyinggung hubungannya antara Komite I yang dibidanginya di DPD-RI dengan KPU , menurutnya banyak produk regulasi yang diperjuangkan dan berhasil dilahirkannya yang erat sekali hubungannya dengan Kepemiluan. Lebih lanjut, dijelaskannya juga mengenai tugas pokok fungsi DPD-RI dan maksud serta tujuannya berkunjung ke KPU Purwakarta ini yaitu ingin mendapat penjelasan detail terkait proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 yang sedang dihadapi KPU Purwakarta. Selain itu dirinya berharap agar penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Purwakarta ini berjalan sukses tanpa ekses. InsyaAllah selama dirinya berada di DPD-RI, bisa memfasilitasi dan mengeksekusi beberapa permasalahan di daerah.

Pada gilirannya, Ramlan Maulana, menanggapi uraian panjang lebar sosok “pejuang perempuan” yang kemudian akrab dipanggil “Bunda” ini, antara lain menyampaikan rasa terimakasihnya atas adanya kebijakan-kebijakan yang sangat terkait erat dengan KPU.

Lalu menyampaikan kondisi, capaian dan permasalahan pada proses penyelenggaraan Pilkada di Purwakarta, dikatakannya, “Dari mulai tahapan pencalonan sampai saat ini, Alhamdulillah berjalan lancar dan kondusif, ini atas kerjasama dengan berbagai stake holder untuk penanganan-penanganan persoalan yang muncul”.

Berkaitan dengan regulasi, banyak hal yang akan menjadi kendala pada penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, seperti dikuranginya personil PPK menjadi 3 dari sebelumnya 5 orang, hal ini memunculkan kendala psikologis pada 2 orang anggota PPK lainnya, kemudian kendala yang berhubungan dengan sarana-prasarana seperti gudang untuk menampung logistik/kotak suara yang jumlahnya bertambah banyak, lalu sekretariat untuk PPK dimana anggarannya hanya sampai pada penyelenggaraan Pilkada saja, menghadapi hal itu, “Mudah-mudahan “Bunda” bisa menyampaikan dan memberikan masukan kepada DPR-RI, Pemerintah bahkan mungkin kepada pimpinan kami, KPU RI” kata Ramlan.

Dijelaskannya juga hal ihwal yang berkaitan dengan pemutahiran data pemilih, DPT yang sudah clear, dan target partisipasi pemilih bisa tercapai, dari sebelumnya 75% pada 2013 lalu menjadi 78% pada Pilkada 2018 ini.

Lalu, mengenai persiapan Pemungutan dan Penghitungan suara, termasuk Pemungutan suara yang khas di Rumah Sakit, di Lapas dan di Rutan juga di beberapa lembaga pendidikan, dimana untuk TPS di tempat tersebut akan mendapatkan penanganan secara khusus.

Penyelenggaraan Pilkada 2018 pun tak luput dari kendala, kemudian disampaikan hal-hal yang merupakan kendala pada penyelenggaraan Pilkada itu, yakni seperti kendala psikologis pada 2 personal PPK dimana etos kerjanya sudah mulai luntur, lalu kendala geografis, ada beberapa daerah yang medan-nya sulit diakses yang mungkin menghambat pengiriman kotak suara ke PPS dan terpaksa harus di-inapkan, termasuk kendala badan adhoc KPPS terkait persyaratan keanggotannya yang tidak membolehkan sudah 2 periode menjadi KPPS dan tingkat pendidikan yang disyaratkan minimal SLA dan atau sederajat.

Giliran Panwaslu, Oyang Este Binos, S. Fil.I, mengutarakan sanjungannya, menurutnya, “Bunda” ini bagaikan malaikat tak bersayap, karena sudah memperjuangkan kepentingan-kepentingan Panwas dan KPU di arena legislasi tingkat nasional yakni DPR-RI dan juga tataran pemerintah pusat. Meski demikian, kali ini masih ada beberapa hal yang menjadi kendala untuk Panwaslu, yaitu terkait kriteria Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) ditingkat Desa, dimana usianya harus minimal 25 tahun dan berpendidikan SLTA, di Purwakarta untuk mencari calon peserta dengan kriteria ini agak sulit terlaksana. Termasuk syarat kesehatan rohani, harus berupa bukti fisik kelulusan, yang tentu saja memberatkan secara financial. Kemudian, kehadiran “Bunda” yang senator DPD-RI ini, merupakan sebuah penguatan posisi terhadap Panwaslu, berharap bisa meneruskan hal ini.

Dijelaskan Oyang, di Purwakarta ini tidak pernah ada pelanggaran pidana pemilu, hanya ada 1 pelanggaran kode etik dan 1 pelanggaran administratif dari 5 laporan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu.

Sementara itu Komisioner KPU Purwakarta, Bidang Hukum dan Pengawasan, Ade Nurdin, SH, menyampaikan ucapan terimakasihnya karena berkesempatan bertemu dengan “Bunda ” yang datang ke KPU Purwakarta ini terkait dengan kunjungan kerjanya, dan melalui gaya berguraunya kemudian menjuluki Hj. Eni Sumarni ini sebagai “Dewi Sartika jaman Now” , seraya menyampaikan pernyataannya bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di Purwakarta ini sudah siap dilaksanakan dengan segala konsekwensinya dan prinsipnya harus terlaksana, tidak boleh gagal.

Sambil menanggapi tupoksi DPD-RI, yaitu turut serta melakukan perumusan RUU dan memberi masukan kepada lembaga legislatif DPR-RI, lalu terkait dengan UU Parpol, dalam hal pengajuan bakal pasangan calon Kepala Daerah pada Pilkada yang secara prinsip diajukan oleh DPC Parpolnya sesuai dengan tingkatannya, dan harus memiliki surat persetujuan Pengurus-nya. Tetapi ketika DPP merekomendasi bakal calon lain, maka bakal calon dari DPP –lah yang harus diterima. Berkenaan dengan hal ini juga, Ade Nurdin berharap agar “Bunda” mencatatnya sekaligus membawanya ke DPR-RI.

Sementara Komisioner Bidang Anggaran, Ir. Yanto Sugianto, berkomentar hampir senada dengan pembicara sebelumnya, yakni menyoroti peran Parpol pada proses penyelenggaraan Pilkada, terkait dengan kualitas bakal calon yang diajukannya. Selanjutnya, hal yang berhubungan dengan badan adhoc PPK pada penyelenggaraan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang, “Dalam struktur anggaran yang diperuntukan bagi PPK sangat-lah memprihatinkan, sedangkan disisi lain peran PPK dan PPS pada proses penyelenggaraan Pemilu, mobilitasnya tinggi karena banyak berhubungan dengan KPU. Semisal, pada Pilkada 2018, anggaran untuk perjalanan dinas, dianggarkan 10x dalam sebulan per-orang, sedangkan pada Pileg dan Pilpres 2019, hanya dianggarkan 1 kali dalam sebulan perorang ” katanya.

Hal lain yang menjadi sorotan Yanto Sugianto adalah anggaran untuk Linmas yang akan bertugas di KPPS pada Pemilu 2019 nanti, ” Bila tidak dianggarkan melalui APBN, solusinya agar Pemerintah Pusat meng-instruksikan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan honorarium untuk linmas yang 2 orang itu. Jangan sampai anggaran bagi linmas pada penyelenggaraan Pemilu 2019 nanti, terabaikan.” demikian Yanto menutup pembicaraannya.

Pada kesempatan berbeda di forum yang sama, Komisioner Bidang Sumber Daya Manusia, RMA Ahmad Said Widodo, AG, menyampaikan laporan-nya terkait dengan susunan Struktur personalia KPU Kabupaten Purwakarta, yaitu : Komisioner KPU yang terdiri dari 1 orang Ketua dan 4 orang Anggota, lalu Pejabat Struktural, terdiri dari 1 orang Sekretaris, 4 orang Kasubag, kemudian pejabat Fungsional termasuk Staff sebanyak 17 orang, Tenaga pendukung 12 orang, tenaga Pramubakti 2 orang, tenaga Satpam 3 orang. Selanjutnya badan adhoc di bawah, yaitu PPK 85 orang, PPS 576 orang dan PPDP sebanyak 1.492 orang ,kemudian Agen Sosialisasi 34 orang, terakhir akan direkrut anggota KPPS sebanyak 10.444. orang.

Terkait honorarium Badan Adhoc tersebut, dirinya menilai “Jauh panggang dari api”, lalu Said Widodo mengusulkan melalui “Ibu Senator“ ini, agar menyampaikan hal ini kepada Pemerintah maupun kepada DPR-RI, untuk menambahkan jumlah honor-nya. “Dalam pandangan saya hal ini sangatlah penting karena mereka itu ujung tombak pada penyelenggaraan Pemilu, jadi harus disejahterakan”. katanya.

Selajutnya Sekretaris KPU, Drs. H. Karlan, menyampaikan beberapa hal kepada “Bunda”, terkait kesekretariatan yang dari dulu, sejak tahun 2003, KPU belum mempunyai tanah milik sedangkan anggaran untuk membangunfisik gedung sudah ada. Menurutnya, barangkali diperlukan dorongan dari tingkat Pusat ke daerah.

Mengenai kebutuhan struktur di lembaga KPU Purwakarta, diusulkan ada Kasubag Keuangan, yakni merupakan sub-bagian tersendiri, yang selama ini bersatu dengan Kasubag Umum dan Logistik, mengingat pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada penyelenggaraan Pemilu ini sangat berat. Lebih lanjut H. Karlan, menyoroti juga persoalan anggaran untuk sewa kesekretariatan PPK yang akan berakhir pada selesainya Pilkada Serentak 2018, yakni bulan Juli 2018, sedangkan PPK ini pekerjaannya berlanjut hingga Pemilu 2019 nanti

Dipenghujung silaturahmi dan kunjungan kerja-nya ke KPU Purwakarta ini, Hj. Eni Sumarni, pada intinya sangat berterimakasih dan mengapresiasi kepada Komisioner KPU beserta jajarannya, dimana masukan-masukannya pada diskusi ini sangat berbobot. “Insya Allah akan disampaikan pada masa sidang tanggal 22/Mei / 2018 yang akan datang. Juga ke KPU-RI dan Mendagri” ujarnya.

Menutup pertemuan ini, Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, M.Hum. mengharapkan beberapa usulan yang akan dibawa “Bunda” Senator DPD-RI ke DPR-RI dan Pemerintah. itu, mudah-mudahan ada dalam kelancaran, sukses dan bisa bermanfaat.***(Andries/Media Centre/KPU-Pwk)***

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close