Nasional

Makna Positif Kedatangan Komisioner Tinggi HAM PBB

JAKARTA – Kedatangan Komisioner tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Zeid Ra'ad Al Hussein di Indonesia, 4-7 Februari 2018 mendatang memiliki beberapa makna penting. Pernyataan itu disampaikan Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ifdhal Kasim, dalam jumpa pers di Bina Grha, Selasa, 30 Januari 2018.

Ifdhal menjelaskan, dilantik pada 1 September 2014, Zeid Ra'ad Al Hussein merupakan Komisioner Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pertama yang merupakan keturunan Asia, Muslim, dan Arab dalam sejarah PBB.

“Kedatangannya kali ini membawa misi tali silaturahmi dan kerjasama antara Indonesia dengan PBB,” kata Ifdhal.

Direktur HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Dicky Komar menambahkan, sebelumnya, KTHAM yang pernah datang ke Indonesia yakni Navi Pillay dan Marry Robinson. Kunjungan ketiga KTHAM PBB ke Indonesia ini membahas isu HAM regional dan internasional.

Zein datang ke Indonesia setelah pemerintah Indonesia mengundangnya, sebelum mantan Duta Besar Yordania untuk Amerika Serikat itu melakukan serangkaian kegiatan di kawasan Pasifik yaitu ke Papua New Guinea dan Fiji.

Ada beberapa alasan Indonesia mengundang KTHAM PBB ke tanah air. Pertama, adanya komitmen HAM Indonesia untuk bersifat terbuka dan bekerjasama dengan mekanisme HAM Global.

Kedua, Indonesia menjadi pelopor atau founding father Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Indonesia berupaya tampil dinamis dengan kapasitas baik untuk menjamu KTHAM PBB.

Ketiga, negara berkembang masih memiliki banyak tantangan untuk meningkatkan diri dan perlu dibantu oleh PBB.

Dan, keempat, Indonesia masih harus belajar tentang perlindungan HAM nasional.

Meskipun Indonesia sudah memiliki agenda HAM yang jelas, Indonesia masih membutuhkan pengalaman negara lain untuk mendorong perlindungan HAM. “Kita punya banyak best practice yg bisa dishare dalam HAM. Di dunia ini, tidak satu negara pun yang selalu positif dalam permasalahan HAM,” kata Dicky.

Perhatian pada kondisi HAM Indonesia

Hal menarik yang bisa dipelajari dari sosok Zeid, pria kelahiran 28 Januari 1964 ini memiliki perhatian khusus pada kasus HAM di Indonesia. Sebut saja upayanya memberikan surat kepada Menlu RI terkait hukuman mati dan kasus Papua di Indonesia.

“Artinya, Zeid memiliki hubungan interpersonal dengan kasus-kasus HAM di Indonesia yang memungkinkan penawaran solusi dan hubungan baik (goodwill),” ungkap Ifhdal.

Sebagai utusan PBB, Zeid dianggap Kemenlu akan sangat tertarik mendengarkan konteks HAM Indonesia dari berbagai pihak.

Untuk itu, selama kunjungan di Jakarta telah dijadwalkan penyambutan kehormatan dan pembicaraan dengan Presiden Jokowi. Selanjutnya, akan diagendakan pertemuan dengan Komnas HAM RI, Komnas perempuan, Komisi perlindungan anak Indonesia, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban.

Selain itu, terdapat pihak yang terjadwal menemani masa kunjungan Zeid Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kapolri, Kejaksaan Agung, Menteri Koordinator Maritim, serta Komisi III DPR.

Undangan pemerintah Indonesia kepada KTHAM untuk berkunjung ke Jakarta menjadi upaya strategis dengan dikaitkannya kunjungan ini daIam upaya Indonesia melakukan peringatan 70 tahun Deklarasi Universal HAM PBB (DUHAM) dan 25 Tahun Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), serta 25 tahun Komnas HAM RI pada 2018.

Terkait kedatangan Zeid, Kementerian Luar Negeri akan menggelar seminar HAM regional dengan mengundang perwakiian negara-negara asing, wakil berbagai instansi, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Seminar regional ini akan menunjukan kepemimpinan Indonesia daIam memperkuat agenda HAM di kawasan.

Menurut Dicky, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan pemangku kepentingan HAM lainnya juga akan menyelenggarakan pertemuan regional Asia Pasifik yang akan menghadirkan Zeid di antaranya Workshop Regional Bisnis dan HAM yang akan difokuskan pada kawasan Asia Tenggara dengan mengundang para peserta dari negara-negara anggota ASEAN.

“Selain itu, juga akan ada Pertemuan KTHAM dengan pewakilan Southeast Asia National Human Rights Institutions Forum (SEANF) di kantor Komnas HAM,” urai Dicky.

Harapannya, kunjungan KTHAM PBB ini dapat menjadikan hubungan yang semakin erat antara Indonesia dan PBB. Momen ini juga diharapkan dapat menjadi bagian klarifikasi terkait kasus HAM Papua yang kerap menjadi pembicaraan internasional. “Perlu informasi otentik dan kerjasama konstruktif tentang langkah-langkah yang sudah dilakukan Indonesia dalam persoalan Hak Asasi Manusia,” pungkas Ifdhal.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close