Nasional

Hadapi Serbuan Berita Palsu, Pemerintah Tak Bisa Sendirian

JAKARTA – Dewasa ini, pemerintahan Presiden Jokowi sangat fokus dan gencar menangkal isu-isu yang berkaitan dengan gerakan radikalisme, ekstrimisme, hate speech, fake news dan HAM, terutama di tahun politik menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilihan umum 2019.

Penegasan itu disampaikan oleh Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo saat menerima kunjungan dari Senior Program Officer National Endowment of Democracy (NED) Wilson Lee dan organisasi non pemerintah International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di Kantor Staf Presiden, Selasa, 30 Januari 2018.

“Memasuki tahun politik, pasti atmosfir sosial media akan jenuh, penuh dengan rasisme dan fanatisme,” kata Eko Sulistyo. Ia menegaskan, hate speech sangat merusak demokrasi dan bisa membelah struktur masyarakat di Indonesia, terutama yang bersifat propaganda, SARA, ataupun berita hoax, yang saat ini bisa beredar dengan kecepatan tinggi.

Selain itu, Eko mengungkapkan bahwa kita bisa belajar dari kasus genosida dan penyebaran hate speech di Rwanda melalui radio. “Bisa dibayangkan, media tradisional seperti radio saja memberikan dampak yang besar. Apalagi di zaman sekarang, kemajuan internet semakin pesat, belum lagi Indonesia memiliki lebih dari 700 suku,” katanya.

Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa penanganan isu ini sangat penting, apalagi sekarang ini memasuki era post truth. Opini publik tidak ditentukan oleh fakta atau kebenaran lagi, tetapi dari persepsi yang dibentuk. Kemajuan internet menjadi seperti dua sisi mata uang. “Di satu sisi membantu masyarakat untuk berbagi informasi, tetapi jika dipakai oleh orang jahat bisa jadi ancaman untuk demokrasi,” jelasnya.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa tindakan untuk mengantisipasi permasalahan ini, seperti melakukan penegakan hukum, kebijakan tentang hak sipil dan politik, edukasi tentang diskriminasi rasial, media literasi, UU ITE, serta penanggulangan konflik sosial oleh kepolisian selaku penegak hukum.

“Kita juga baru-baru ini melakukan penggunaan perangkat berbasis administrasi, sehingga para pengguna harus mendaftarkan nomor selulernya agar tercatat. Dengan demikian, akan lebih mudah untuk mendeteksi siapa yang melakukan penyalahgunaan di media sosial,” kata Eko.

Apresiasi media literasi

Eko mengakui bahwa memang Indonesia belum seperti negara di Jerman atau Cina, yang cukup ketat mengontrol penggunaan media sosial. Menurutnya, ranah di Indonesia adalah mengontrol tanpa membatasi kebebasan berekspresi.

Selanjutnya, Eko juga menjelaskan bahwa pemerintah tidak bisa berperang sendiri melawan isu ini. “Kita punya perangkat besar seperti BIN, Polri, dan Kominfo, tapi mengapa masih kalah di sosial media? Ini menandakan bahwa kita perlu bekerjasama dengan masyarakat sipil dan platform media sosial itu sendiri untuk melawan hoax, fake news, dan sebagainya,” katanya.

Dijelaskan, upaya pemerintah untuk mencegah isu ini, di antaranya melalui berbagai upaya penegakan hukum yang sudah cukup maju, misalnya penetapan undang-undang yang di dalamnya melarang penggunaan kekerasan rasial atau hate speech, seperti dikeluarkannya UU No.11/2008 tenang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Dalam pertemuan ini. Deputi Kepala Staf Kepresidenan bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Eko Sulistyo didampingi Tenaga Ahli Binny Buchori dan Wandy Tuturoong.

Senior Program Officer NED untuk Asia Tenggara Wilson Lee mengaku terkesan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah. Ia menyatakan, program seperti media literasi sangat menarik, tidak banyak pemerintah yang dapat melakukan kebijakan demikian. “Sangat penting untuk bekerjasama dengan masyarakat sipil. Saat ini di dunia global kebanyakan pemerintah tidak dapat bekerjasama dengan masyarakat sipilnya, malahan saling melawan satu sama lain,” kata Wilson.

National Endowment for Democracy (NED) merupakan sebuah yayasan nonprofit swasta yang didedikasikan untuk pertumbuhan dan penguatan demokrasi di institusi di seluruh dunia. Setelah 10 tahun tidak bekerjasama dengan organisasi di Indonesia, saat ini NED kembali melakukan kerjasama dengan INFID, sebuah organisasi non-pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan di Indonesia.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close