Berita Purwakarta

DRS. H KARLAN : PPK TITIK AWAL ESTIMASI PERENCANAAN ANGGARAN

Purwakarta (KPU) – Mengatur anggaran dana hibah itu membutuhkan proses panjang. Setelah membuat Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), kemudian membuat Memorandum of Outstanding (MOU) yang setelah ditandatangani Bupati lalu diajukan ke Menteri Keuangan (Menkeu). Dari Menkeu, lalu diajukan lagi ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Setelah itu baru bisa membuka rekening di bank.

Demikian dikatakan Kepala Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purwakarta, Drs. H. Karlan, di hadapan para peserta Bimbingan Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada Serentak 2018 KPU Purwakarta di Ciwareng Inn Purwakarta, Jl. Kopi Purwakarta. Rapat yang berlangsung selama dua hari tersebut (19-20 Januari 2018), diikuti seluruh Sekretaris dan Bendahara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Purwakarta. Turut memberikan sambutan, Ketua KPU Purwakarta, Ramlan Maulana, M. Hum, didampingi Komisioner Bidang Hukum dan Pengawasan KPU Purwakarta, Ade Nurdin, SH. Selain Karlan, pembicara lainnya yang akan menjadi pembahas utama masalah rapat ialah Komisioner Bidang Anggaran dan Logistik KPU Purwakarta, Ir. Yanto Sugianto. Bertindak selaku moderator, Endan Rudiwarsa, S. Sos (Kasubag Umum), Regia Rahmania, S.IP, Cecep Nurhidayat, Yudha Kusumah (Operator), Sulasmiati dan Fitri Wulansari (Bagian Umum), serta Tim Media Centre.

Menurut Karlan, daftar pemilih dari PPK merupakan titik awal yang bisa menjadi estimasi perencanaan anggaran.

“Walau pun pada kenyataannya angkanya selalu bergulir. Selalu ada revisi-revisi atau perubahan-perubahan. Pengaturan anggaran dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen-Red) 289 yang mengaturnya,” ucap Ramlan.

Selanjutnya Karlan menerangkan, selaku perencana, Sekretariat KPU dibantu para Kasubag di bawahnya, yaitu Kasubag Program dan Data, Kasubag Teknis dan Humas, Kasubag Hukum, serta Kasubag Umum.

Dari Tri Sukses yang dicanangkan KPU Purwakarta untuk meraih sukses tanpa ekses (Sukses Perencanaan, Sukses Penyelenggaraan, Sukses Pelaporan). Menurut Ketua KPU Purwakarta dalam sambutannya, menyatakan bahwa Sukses Perencanaan merupakan sukses awal yang harus diraih. Menurutnya, kesulitan di akhir itu lebih banyak diakibatkan kegagalan di proses awal.

Masih menurut Ramlan, pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 1 Tahun 2017, tertera sangat jelas bahwa tahapan pemilu itu ada dua, yaitu Tahapan Perencanaan dan Tahapan Penyelenggaraan. Salah satu hal paling prinsip, tercermin di Tahap Perencanaan, yaitu Perencanaan Keuangan.

“Jauh-jauh hari sebelum tahapan pilkada ini ditentukan, KPU Purwakarta sering melakukan forum pembicaraan yang terkait dengan penganggaran. Sampai saat ini, hal itu masih terus dilakukan melalui evaluasi-evaluasi,” ujar Ramlan.

Diakhir sambutannya Ramlan menekankan sukses yang pertama itu harus dipastikan. Karena menurutnya bisa menggambarkan atau mencerminkan sebuah kinerja atau sebuah penganggaran yang berbasis Teknologi Informasi (IT).

Untuk teknis penganggaran yang lebih rinci, peserta rapat mendapat pemaparan dari pembicara utama, yaitu Komisioner Bidang Anggaran dan Logistik KPU Purwakarta, Ir. Yanto Sugianto.

(Dedi Djanuryadi/Video Shoot : Hendra Suparman/MC-KPU Purwakarta).

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close