Nasional

Atasi KLB Asmat, Lakukan Integrasi Holistik

JAKARTA – Ada empat hal yang harus pemerintah susun dalam model penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua. Pertama yakni pembentukan gugus tugas, dalam hal ini pelibatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang mampu melakukan pekerjaan fisik dan nonfisik di Kabupaten Asmat. Kedua penentuan sasaran pekerjaan, fisik dan nonfisik.

Ketiga, penyisiran anggaran dari kementerian terkait, dalam hal ini leading sector-nya berada pada Kementerian Keuangan. Dan keempat, yakni bagaimana mekanisme koordinasi dan evaluasi yang paling efektif dan efisien.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat memimpin langsung rapat koordinasi penanganan KLB campak dan gizi buruk di Asmat, Papua, di Gedung Bina Grha, Kantor Staf Presiden, Senin, 29 Januari 2019.

“Rencana integrasi perlu dilakukan secara holistik, bagaimanana menyiapkan lahan yang dikelola, dan mendampingi bercocok tanam yang benar, kemudian bagaimana mengelola makanan yang benar,” lanjut Moeldoko.

Dalam pertemuan itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho memaparkan bahwa saat ini terdapat 71 anak meninggal, 646 anak terkena campak, dan 218 anak menderita gizi buruk di Asmat. Faktor yang menyebabkan antara lain kurangnya cakupan imunisasi dasar, tenaga kesehatan minim, serta sanitasi dan fasilitas air bersih yang tidak memadai.

“Saat ini pemerintah sudah membentuk satuan tugas dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, antara lain: pemerintah daerah, TNI, Polri dan Kementerian Kesehatan.” kata Yanuar Nugroho.

Sinergi Bersama antar Kementerian

Sementara itu, Purwanto dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto mengatakan bahwa dana otonomi khusus harus dicek kembali, apabila terdapat hal yang terlewat di sana, atau memang perlu dipantau kembali pelaksanaannya yang tidak benar.

“Cakupan imunisasi di Asmat sangat kecil, turun dari tahun ke tahun. Jadi harus dipantau untuk meyakinkan RKPD dan APBD dibelanjakan untuk kesehatan,” kata ujar Purwanto.

Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa kerja kementerian harus saling bersinergi, sehingga kita tidak hanya ‘no action talk only’, namun juga banyak bicara dan melakukan aksi konkret. “Pemerintah harus detail dalam menyusun rancangan penyelesaian kasus Asmat. Diharapkan model ini dapat dijadikan acuan jika kasus yang sama terjadi di masa mendatang,” tegas Darmawan.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Denni Puspa Purbasari menekankan bahwa kasus yang terjadi di Asmat ini bisa diselesaikan inline dengan penanganan stunting.

Terkait TMMD, dijelaskan pula oleh Theofransus Litaay mewakili Deputi V Kepala Staf Kepresidenan bahwa saat ini KSP telah memiliki peta kerentanan pangan di Papua. “Selain itu, dari hasil rapat konsultasi KSP dengan Kepala Bappeda Provinsi Papua dapat dipetakan kabupaten-kabupaten yang memiliki potensi masalah kesehatan di Papua,” paparnya.

Theo menegaskan, sesuai dengan Nawacita dan misi pembangunan nasional, maka program TMMD bisa dilaksanakan. “Pelaksanaannya sesuai dengan pengaturan Undang-undang dalam membantu pemerintah daerah,” ungkap Theo.

rapat1Wakil Asisten Operasi Panglima TNI Laksamana Pertama TNI Nurhidayat menjelaskan, saat ini ada dua satgas kesehatan TNI di Papua, yakni di Kabupaten Asmat dan Oksibil. “Keseluruhan personel kesehatan ada 260 orang dan bekerja selama 270 hari, terhitung mulai 15 Januari 2018, dengan dukungan alat kesehatan sudah lengkap di lapangan,” paparnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri juga oleh beberapa kementerian dan lembaga terkait, antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Tanaman dan Pangan Kementerian Pertanian, POLRI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertahanan.

Tags
Show More

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Close